Tata kelola pemerintahan dan peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan SMK pascaotonomi daerah (UU 23 Tahun 2014)

Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999, setidaknya undang-undang tersebut telah berjalan selama kurun waktu ±10 tahun, dimana pada masa tersebut UU No. 32 Tahun 2004 telah mengalami 3x perubahan (diubah dengan: UU No. 8 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2008 dan diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2014). Tentu saja di dalam pelaksanaan undang-undang tersebut terdapat berbagai macam kendala, polemik dan konflik kepentingan didalamnya.
Selanjutnya undang-undang tersebut digantikan dengan UU No. 23 tahun 2014 sebagai jawaban atas beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh UU No. 32 tahun 2004 termasuk perubahan pembagian kewenangan antara: Pusat, Provinsi dan kota/kabupaten, dimana UU No. 23 Tahun 2014 lebih rasional didalam pembagian kewenangan, klasifikasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Seiring dengan berjalannya waktu, UU No. 23 tahun 2014 telah berjalan hingga saat ini, yakni sekitar ± 6 tahun dan telah mengalami perubahan sebanyak 5x perubahan (diubah dengan: UU No. 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 17 Tahun 2019, PERPU No. 1 Tahun 2020 dan UU No. 11 Tahun 2020). Pada kurun waktu tersebut, pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 mengalami beberapa permasalahan yang berbeda-beda disetiap daerah, terutama akibat pelaksanaan pemindahan kewenangan pengelolaan dari Pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi. Buku Pedoman ini merupakan hasil analisis dan evaluasi terhadap penerapan pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 (yang telah berjalan selama 6 tahun), baik pada masa sebelum ataupun sesudahnya, terhadap berbagai kondisi yang terjadi pada SMK dan juga faktor pendukungnya terutama pada saat masa peralihan dan pasca peralihan kewenangan pengelolaan SMK.