PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HULU

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pembakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres
Indragiri Hulu. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (d) menyebutkan bahwa tidak
seorangpun dapat diijinkan untuk membakar hutan. Sedang dalam Pasal 12 huruf
(c) Unc Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan menegaskan bahwa, Setiap orang dilarang melakukan
penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Fakta dilapangan
masih dijumpai bahwa kebakaran lahan dan penebangan hutan pada Tahun 2017
di Kabupaten Inhu masih saja tetap terjadi. Dari permasalahan diatas yang
menjadi rumusan masalahnya adalah;
Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pembakaran
hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu?,
Apakah yang menjadi hambatannya?, dan Bagaimanakah upaya mengatasi
hambatan tersebut?. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum
Sosiologis. Yang menjadi sampelnya adalah Kasat Ops. Polisi Kehutanan
Kabupaten Inhu ditetapkan dengan metode sensus. Kanit Reskrim Polres Inhu
ditetapkan dengan metode sensus. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Rengat
ditetapkan dengan metode sensus. Ketua WaLHi Kabupaten Inhu ditetapkan
dengan metode sensus. Tokoh Masyarakat Kabupaten Inhu ditetapkan dengan
metode random. Pelaku Pembakar Hutan ditetapkan dengan metode random.
Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara,
dan Kajian Kepustakaan. Sedangkan dalam menganalisis data dengan
menetapkan metode kualitatif. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya
ditentukan dengan metode induktif. Kesimpulan penelitian ini bahwa
pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu belum berjalan
optimal. Hambatannya bahwa sulitnya pembuktian dan tats cara pengumpulan
bukti awal akibat kebakaran hutan dan lahan. Terbatasnya sarana dan anggaran
biaya yang tidak mencukupi, jumlah personil Kepolisian yang terbatas tidak
sebanding dengan luasnya wilayah hutan. Upayanya adalah melakukan tindakan
seperti aspek pencegahan, aspek penanggulangan dan aspek pemantauan,
meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum, mengembangkan
system dan jenis pelatihan, pencegahan, dan pemadaman kebakaran hutan dan
lahan sampai tingkat daerah