PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT SAIL KOTA PEKANBARU
sri roserdevi nasution, sri
Good Governance merupakan wajah baru dalam melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan publik di era
reformasi. Pelayanan publik menurur UU No 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan
pelayanan publik. Pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang meminta layanan. Tipe
penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan menggunakan
wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini hampir semua prinsip-prinsip good governance
dalam pelayanan belum berjalan sesuai dengan yang di agendakan dari UNDP seperti prinsip partisipasi, aturan
hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas, akuntabilitas, dan visi
strategis, banyak yang menjadi penghambat jalannya prinsip-prinsip good governance. Kesimpulannya Dari hasil
penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan good governance dalam pelaksanaan pelayanan di
Kantor Camat Sail belum maksimal. Hal ini dikarenakan bahwa antara pimpinan dan bawahan belum
terlaksananya komunikasi yang sejalan sehingga meskipun Camat sudah mencoba memberikan yang terbaik tetapi
apabila tidak di dukung oleh bawahan akan sulit terlaksana. Kekurangan SDM merupakan salah satu yang
menjadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Camat Sail.
Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik
reformasi. Pelayanan publik menurur UU No 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan
pelayanan publik. Pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang meminta layanan. Tipe
penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan menggunakan
wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini hampir semua prinsip-prinsip good governance
dalam pelayanan belum berjalan sesuai dengan yang di agendakan dari UNDP seperti prinsip partisipasi, aturan
hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas, akuntabilitas, dan visi
strategis, banyak yang menjadi penghambat jalannya prinsip-prinsip good governance. Kesimpulannya Dari hasil
penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan good governance dalam pelaksanaan pelayanan di
Kantor Camat Sail belum maksimal. Hal ini dikarenakan bahwa antara pimpinan dan bawahan belum
terlaksananya komunikasi yang sejalan sehingga meskipun Camat sudah mencoba memberikan yang terbaik tetapi
apabila tidak di dukung oleh bawahan akan sulit terlaksana. Kekurangan SDM merupakan salah satu yang
menjadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Camat Sail.
Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik
Detail Information
- Publisher
- Fakultas Ilmu Administrasi
- Tahun
- 2018
- Bahasa
- id
- Last Updated
- 2019-10-21T10:18:14Z
Subjects / Keywords
Akses Dokumen
Hak Cipta & Lisensi
Konten ini bersumber dari Repositori Institusi Kemendikdasmen.
Hak cipta dimiliki oleh institusi pencipta karya. Dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
Metadata di-harvest melalui protokol OAI-PMH sesuai SK Sekjen Kemendikbudristek No. 18/M/2022.
Computer Science, Information & General Works
Philosophy & Psychology
Religion
Social Sciences
Language
Pure Science
Applied Sciences
Art & Recreation
Literature
History & Geography