Pelaksanaan Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang - Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kota Pekanbaru
Naibaho, Ramadhona
Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang keberhasilan
pembangunan. Tenaga kerja merupakan salah satu subyek pembangunan yang
mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses produksi barang dan jasa,
disamping itu juga merupakan pihak yang ikut menikmati hasil pembangunan.
Pembangunan nasional yang terus berlangusng selama ini telah memperluas
kesempatan kerja dan membrika penghasilan memenuhi kebutuhan hidup bagi
tenaga kerja. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak tenga kerja harus
diatur dan dilakukan pengawasan terhadap implementasinya, khususnya hak-hak
tenaga tenaga kerja perempuan yang mempunya hak-hak khusus seperti yang telah
diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Hal ini perlu dikaji karena dalam implementasinya, pelaksanaan pemberian hakhak tenaga kerja perempuan berpotensi tidak seusai dengan yang telah di
amanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak tenaga kerja
perempuan di Kota Pekanbaru, kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak tenaga
kerja perempuan di Kota Pekanbaru, dan upaya hukum bagi tenaga kerja
perempuan terkait pemenuhan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilaksanakan dibeberapa tempat kerja yang
mempunyai mayoritas mempekerjakan tenaga kerja perempuan, yaitu di Mega
Departement Store Mall Pekanbaru, Matahari Departement Store Mall SKA
Pekanbaru, dan Matahari Departemen Store Mall Ciputra Pekanbaru. Responden
dalam penelitian ini berjumlah 34 orang, dengan rincian 30 orang tenaga
perempuan, 3 orang dari pihak manajemen, dan 1 orang dari Dinas
Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru. Jenis data merupakan data primer dengan cara
pengumpulan data mengguna metode wawancara dan kuisioner. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif dengan menganalisis data atau fakta hukum yang
diperoleh di lapangan dan menafsirkannya berlandaskan pada peraturan perundangundangan yang berlaku yang selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang
memberikan gambaran tentang pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan di
Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menemukan bahwa pemenuhan hak-hak tenaga
kerja perempuan di Mega Departement Store Mall Pekanbaru, Matahari
Departement Store Mall SKA Pekanbaru, dan di Matahari Departement Mall
Ciputra Pekanbaru tidak semua terpenuhi sesuai yang tercantum dalam UU No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tenaga kerja perempuan yang
belum dipenuhi meliputi hak cuti haid, hak atas pemberian kesempatan menyusui,
hak atas penyediaan makan dan minuman bergizi, dan hak atas penyediaan
angkutan antar jemput. Kendala dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja
perempuan meliputi yaitu pertama, masih terdapat pola pikir dari sisi pemberi kerja
bahwa kedudukan pemberi kerja lebih tinggi dari pekerja, sehingga pengabaian
pemenuhan hak-hak pekerja peremupan sesusai dengan peraturan perundangan yang
berlaku tidak menjadikan para pekerja perempuan untuk menuntut hak-hak tersebut
kepada pemberi kerja. Kedua, minimnya pengetahuan dari para pekerja perempuan
akan hak-hak yang harusnya dipenuhi oleh pemberi kerja sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Ketiga, minimnya sosialisasi tentang hak-hak pekerja
perempuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab.
pembangunan. Tenaga kerja merupakan salah satu subyek pembangunan yang
mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses produksi barang dan jasa,
disamping itu juga merupakan pihak yang ikut menikmati hasil pembangunan.
Pembangunan nasional yang terus berlangusng selama ini telah memperluas
kesempatan kerja dan membrika penghasilan memenuhi kebutuhan hidup bagi
tenaga kerja. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak tenga kerja harus
diatur dan dilakukan pengawasan terhadap implementasinya, khususnya hak-hak
tenaga tenaga kerja perempuan yang mempunya hak-hak khusus seperti yang telah
diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Hal ini perlu dikaji karena dalam implementasinya, pelaksanaan pemberian hakhak tenaga kerja perempuan berpotensi tidak seusai dengan yang telah di
amanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak tenaga kerja
perempuan di Kota Pekanbaru, kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak tenaga
kerja perempuan di Kota Pekanbaru, dan upaya hukum bagi tenaga kerja
perempuan terkait pemenuhan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilaksanakan dibeberapa tempat kerja yang
mempunyai mayoritas mempekerjakan tenaga kerja perempuan, yaitu di Mega
Departement Store Mall Pekanbaru, Matahari Departement Store Mall SKA
Pekanbaru, dan Matahari Departemen Store Mall Ciputra Pekanbaru. Responden
dalam penelitian ini berjumlah 34 orang, dengan rincian 30 orang tenaga
perempuan, 3 orang dari pihak manajemen, dan 1 orang dari Dinas
Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru. Jenis data merupakan data primer dengan cara
pengumpulan data mengguna metode wawancara dan kuisioner. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif dengan menganalisis data atau fakta hukum yang
diperoleh di lapangan dan menafsirkannya berlandaskan pada peraturan perundangundangan yang berlaku yang selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang
memberikan gambaran tentang pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan di
Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menemukan bahwa pemenuhan hak-hak tenaga
kerja perempuan di Mega Departement Store Mall Pekanbaru, Matahari
Departement Store Mall SKA Pekanbaru, dan di Matahari Departement Mall
Ciputra Pekanbaru tidak semua terpenuhi sesuai yang tercantum dalam UU No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tenaga kerja perempuan yang
belum dipenuhi meliputi hak cuti haid, hak atas pemberian kesempatan menyusui,
hak atas penyediaan makan dan minuman bergizi, dan hak atas penyediaan
angkutan antar jemput. Kendala dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja
perempuan meliputi yaitu pertama, masih terdapat pola pikir dari sisi pemberi kerja
bahwa kedudukan pemberi kerja lebih tinggi dari pekerja, sehingga pengabaian
pemenuhan hak-hak pekerja peremupan sesusai dengan peraturan perundangan yang
berlaku tidak menjadikan para pekerja perempuan untuk menuntut hak-hak tersebut
kepada pemberi kerja. Kedua, minimnya pengetahuan dari para pekerja perempuan
akan hak-hak yang harusnya dipenuhi oleh pemberi kerja sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Ketiga, minimnya sosialisasi tentang hak-hak pekerja
perempuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab.
Informasi Repositori
- Jenis
- Thesis
Detail Information
- Tahun
- 2022
- Bahasa
- id
- Last Updated
- 2024-03-27T01:27:21Z
Subjects / Keywords
Akses Dokumen
Hak Cipta & Lisensi
Konten ini bersumber dari Repositori Institusi Kemendikdasmen.
Hak cipta dimiliki oleh institusi pencipta karya. Dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
Metadata di-harvest melalui protokol OAI-PMH sesuai SK Sekjen Kemendikbudristek No. 18/M/2022.
Computer Science, Information & General Works
Philosophy & Psychology
Religion
Social Sciences
Language
Pure Science
Applied Sciences
Art & Recreation
Literature
History & Geography