Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Diberlakukannya sistem presidential threshold dalam pemilu presiden sebagai penguatan sistem presidensil yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, mengharuskan pemilihan umum pasangan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan umum anggota legislatif. Namun terkait dengan Undang Undang pemilu no.7 Tahun 2017 sering sekali di ajukan judicial review (pengujian Undang Undang) dari berbagai kalangan masyarakat atau partai partai politik yang merasa keberatan dengan Undang Undang pemilu ini .Dengan banyaknya permohonan pengujian Undang Undang Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi, maka penulis ingin mengkaji Undang Undang pemilu tersebut melalui penelitian skripsi dengan judul "SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA". Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana implikasi hukum terhadap Presidential Threshold di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui bagaimana hubungan presidential thrershold dengan sistem pemilu di Indonesia. Penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji tentang teori Presidential Threshold dan sistem pemilu di Indonesia.