Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Terhadap Objek Vital Nasional Dan Objek Vital Tertentu Pada Perusahaan Kelapa Sawit Di Wilayah Polda Riau

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan Perkap Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Terhadap Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu pada perusahaan kelapa sawit di Wilayah Polda Riau?; Kedua, bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan tersebut?. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan tersebut; Kedua, untuk mendeskripsian faktor yang menghambatnya; Ketiga, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan. Metode penelitiaannya mencakup: Pertama, penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum; Kedua, lokasi penelitian adalah Polda Riau; Ketiga, populasi dan sampel berasal dari narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian ini; Keempat, sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; Kelima,teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; Keenam, analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan regulasi tersebut pada Perusahaan Kelapa Sawit di Wilayah Polda Riau belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih tingginya angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di PKS – PKS yang bekerjasama dengan Dit Samapta Polda Riau di bidang jasa pengamana sepanjang 5 tahun terakhir. Faktor yang menghambatnya adalah: Petama, Faktor aparat/ penegak hukum, yaitu: penerapan kebijakan terkait isi kontrak kerjasama dan MoU yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, minimnya jumlah anggota yang ditugaskan pengamanan di PKS, tidak dilibatkannya Dit Pamobvit Polda Riau serta kurangnya pengawasan dan evaluasi Mou dari pihak pejabat Polda Riau; Kedua, Faktor sarana dan prasarana yaitu minimnya jumlah anggaran Dit Samapta Polda Riau; Ketiga Faktor masyarakat yaitu rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat; Keempat, Faktor kebudayaan yaitu kebiasaan – kebiasan buruk yang berkembang dan membudaya dalam masyarakat Provinsi Riau yaitu budaya melanggar hukum. Upaya yang dapt dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah: Pertama, menerapkan kebijakan terkait isi kontrak kerjasama dan MoU dengan PKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga pengamanan bukan hanya dalam bentuk pengamanan pencaira uang PKS saja, menambah jumlah personil Polda Riau yang bertugas pengamanan di PKS, melibatkan Dit Pamobvit Poda Riau dalam pengamanan PKS, serta meningkatkan pengawasan dan melakukan evaluasi Mou dari pihak pejabat Polda Riau; Kedua, menambah jumlah anggaran Dit Samapta Polda Riau; Ketiga, mengadakan sosialisasi hukum secara massiv kepada masyarakat di Provinsi Riau terkait pentingnya mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif; Keempat, merangkul tokoh masyarakat setempat guna menghilangkan budaya melanggar hukum dalam masyarakat.