Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Untuk Narapidana Wanita Pada Penjamin Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Adanya usaha pemerintah dalam menghadapi hambatan-hambatan bagi para
narapidana dalam usaha mendapatkan pembebasan bersyarat. Salah satu contoh
ialah kesulitan narapidana dalam mendapatkan jaminan dari keluarga yang akan
menerima kembali narapidana setelah mendapatkan pembebasan bersyarat sebagai
salah satu syarat administratif. Dalam menyikapi kesulitan tersebut, pemerintah
dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM memberikan tugas dan wewenang kepada
Bapas agar dapat menjadi penjamin bagi narapidana yang mendapatkan
pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UU
Pemasyarakatan mengatur adanya hak-hak bagi warga binaan pemasyarakatan
selama menjalani masa pidananya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehubungan
dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
yang berjudul “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Untuk Narapidana Wanita
Pada Penjamin Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pekanbaru Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembebasan
bersyarat untuk narapidana wanita pada penjamin di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan
mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat untuk narapidana wanita pada
penjamin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pekanbaru berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pembebasan bersyarat untuk
narapidana wanita pada penjamin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan dan untuk menjelaskan hambatan serta upaya yang dilakukan
mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat untuk narapidana wanita pada
penjamin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pekanbaru berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jenis penelitian
adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Dimana penelitian dilakukan di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Selanjutnya Dimana data yang penulis
lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Kesimpulan dalam skripsi yaitu
pada prinsipnya sudah dijalankan tetapi belum berjalan sebagaimana yang
diharapkan, dan masih ada beberapa kendala yang harus segera dibenahi.. Saran
yakni perlu meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam
melaksanakan proses pembinaan terutama dalam hal pembebabasan bersyarat.