Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Kandis

Salah satu asas penting dalam negara hukum adalah asas legalitas. Oleh
sebab itu regulasi ini mengatur ketentuan mengenai kewajiban perizinan terhadap
penyelenggaraan usaha perniagaan BBM terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) Undang
- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahan bakar
minyak yang sering digunakan pada kendaraan bermotor di Indonesia
pengendalian peredarannya dalam hal perniagaan masih tidak sesuai dengan
ketentuan hukum yang mengaturnya. Fenomena sosial ini terjadi di beberapa
daerah khususnya di Kecamatan Kandis. Masih banyak pedagang eceran di
Kecamatan Kandis terutama pada tahun 2022 yang masih menjual BBM
khususnya jenis pertalite yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Pedagang
tersebut merupakan pedagang kedai – kedai/ toko – toko kecil dalam lingkup
Usaha Mikro dan Kecil Menengah. Kegiatan perniagaan yang dimaksud
dilakukan oleh 12 pedagang. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk
menjelaskan dan menganalisis Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak di Kecamatan
Kandis, untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat Undang - Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap distribusi Bahan
Bakar Minyak di Kecamatan Kandis dan untuk menjelaskan upaya mengatasi
hambatan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Kandis. Metode
penelitian yang dilakukan adalah hukum sosiologis. Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap distribusi
Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Kandis telah sesuai dengan aturan berlaku
untuk kegiatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara legal. Untuk
pendsitribusian secara illegal tentu saja masih banyak tejadi di masyarakat dan
pemerintah mengetahui akan hal tersebut. Faktor yang menghambat pelaksanaan
Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap
distribusi Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Kandis terdiri dari keterbatasan
stasiun pengisian bahan bakar umum, kurang pengawasan dari pihak terkait dan
belum adanya sosialisasi tentang regulasi distribusi bahan bakar minyak. Upaya
Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak di
Kecamatan Kandis terdiri dari rencana sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah
terkait pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Upaya yang kedua adalah memberi
peluang bagi pihak swasta untuk membuka SPBU di Kecamatan Kandis dan
meningkatkan distribusi BBM pada Kecamatan Kandis.