Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Bagi Penanggung Jawab Bangunan Di Kecamatan Rumbai Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan

Sumur resapan adalah sumur yang digunakan untuk menampung lalu meresapkan
kembali air kedalam tanah. Sehubungan dengan banyaknya daerah resapan air
yang telah tertutupi oleh bangunan yang didirikan sehingga mengakibatkan
berkurangnya daerah untuk meresapkan air kembali kedalam tanah. Hal ini
mengakibatkan banyak daerah yang tergenang air bahkan banjir pada musim
penghujan. Peraturan pembuatan sumur respan bagi bangunan yang menutupi
permukaan tanah khususnya di Kecamatan Rumbai Timur sudah ada sejak tahun
2006 namun terdapat beberapa permasalahan dalam meaksanakannya. Oleh sebab
itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul KEWAJIBAN
PEMBUATAN SUMUR RESAPAN BAGI PENANGGUNG JAWAB
BANGUNAN DI KECAMATAN RUMBAI TIMUR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN Berdasarkan judul
tersebut, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikutBagaimana Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya
Air dan Sumur Resapan Terhadap Setiap Penanggung Jawab Bangunan Yang
Menutupi Permukaan Tanah di Kecamatan Rumbai Timur Apakah Hambatan
Pembuatan Sumur Resapan Bagi Penanggung Jawab Bangunan Dalam
Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang
Sumber Daya Air dan Sumur Resapan terhadap bangunan-bangunan di
Kecamatan Rumbai Timur Bagaimankah Upaya Dalam Mengatasi Hambatan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang
Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Bagi Setiap Penanggung Jawab Bangunan
di Kecamatan Rumbai Timur?. Ada pun tujuan Kemudian kegunaan dari
penelitian ini adalah a. Dari hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk
memperoleh gelar strata satu (S-1) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning. Dari hasil penelitian ini diharabkan dapat
memperkaya hasil-hasil penelitian dibidang ilmu hukum dan dapat dijadikan
bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya khususnya yang melakukan
penelitian terhadap permasalahan yang sama serta bermanfaat bagi perkembangan
ilmu pengetahuan. Dari hasil penelitian ini diharabkan dapat menambah wacana
khususnya instansi terkait. Juga diharabkan memberikan manfaat teoritis untuk
perkembangan dalam penegakan Peraturan Daerah. Ada pun kerangka teori dari
penelitian ini adalah Teori Kebijakan Publik dan Teori perizinan. Adapun metode
penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian yuridis sosiologis