Penegakan Hukum Praktek Pembakaran Lahan Area Gambut Di Kecamatan Pangkalan Kuras Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup

Maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia setiap
tahunnya merupakan bukti betapa lemahnya penegakan hukum lingkungan dalam
menjerat para pelaku pembakaran hutan saat ini. Hadirnya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
serta. Undang-Undang sektoral lainnya nyatanya belum berjalan dengan
maksimal. Didalam hukum islam perbuatan kebakaran hutan merupakan
perbuatan yang dilarang oleh syara’ sehingga aturan mengenai sanksi hukuman
terhadap pelakunya sudah diatur didalamnya.Dalam penulisan skrispsi ini terdapat
dua permasalahan yaitu: bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana
pembakaran hutan guna pembukaan lahan perspektif hukum Indonesia dan
bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna
pembukaan lahan perspektif hukum islam. Peneliti menggunakan metode yuridis
normatif yaitu berupa usaha inventarisasi hukum positif, serta usaha penemuan
hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu hukum
perkara tertentu. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan telah
diatur dalam UU PPLH mulai dari sarana penegakan hukum administrasi, sarana
penegakan hukum perdata serta sarana penegakan hukum pidana. Sedangkan
dalam hukum islam pengaturan tentang pelaku pembakaran hutan termasuk dalam
kategori jarimah ta’zir, dimana semua ketentuannya diserahkan kepada penguasa
(ulil amri) yang dalam hal ini adalah Hakim.