Implementasi Mengurangi Risiko Bencana Dengan Program Pembangunan Akibat Bencana Abrasi Pada Aliran Sungai Rokan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kebupaten Rokan Hilir

Bencana merupakan suatu ancaman yang sifatnya tidak terduga, merugikan dan
sulit dihindari. Salah satunya yaitu permasalahan bencana abrasi yang terjadi di
Sungai Rokan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah
Daerah sebagai penanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam mengurangi
risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi sesuai
dengan Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan
bagaimana pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam mengurangi risiko bencana
dengan program pembangunan akibat bencana abrasi dan menjelaskan apa saja
hambatan serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang memberikan gambaran tentang
tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengurangi terjadinya risiko bencana
dengan program pembangunan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan
Hilir. Adapun data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi,
serta dikembangkan dengan wawancara kepada informan. Data tersebut dianalisis
secara deskriptif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan
penulis dan selanjutnya disajikan secara deskriptif kualitatif yang diperoleh dari
hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan program pembangunan dalam
mengurangi terjadinya bencana abrasi di sungai rokan di kategorikan belum
berjalan efektif dan maksimal karena di pengaruhi oleh beberapa faktor
pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung adalah Pasal 8 huruf (c)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan Bencana.
Adapun penghambat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengurangi risiko
bencana abrasi dengan program pembangunan adalah Keterbatasan anggaran yang
tersedia, faktor lokasi pembangunan dan kekurangan sumber daya manusia
sehingga menjadi penghambat pemerintah dalam melaksanakan pengurangan
risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi.