Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penelitian ini diberi judul pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Peradilan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
Penelitian ini di latarbelakangi masih adanya pelaku tindak pidana anak tersebut
dimana kasusnya tetap dilanjutkan dan dilimpahkan kepengadilan tanpa
mempertimbangkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tersebut harus
mendapatkan jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak
akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti,
dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Peradilan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru, faktor yang menjadi penghambat yang timbul serta upaya yang
dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Metode yang
dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data
primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh
akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan
dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam
menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu
pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus
yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih adanya
pelaku tindak pidana anak dimana kasusnya tetap dilanjutkan dan dilimpahkan
kepengadilan tanpa mempertimbangkan bahwa anak yang melakukan tindak
pidana namun kasusnya tetap berlanjut sehingga anak tersebut tanpa memperoleh
jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan
diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan
mengulangi tindak pidana tersebut. Hambatan yang timbul dalam memberikan
keterangan yang berbeda-beda antara yang dialami korban dan diberikan
keterangan dari orang tua korban serta selanjutnya juga keterangan yang diberikan
oleh pelaku yang menyulitkan kepolisian dalam tahan penyidikan serta sulitnya
korban dimintai keterangan karena trauma mental, dengan upaya mengadakan
sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum warga
masyarakat untuk tunduk pada Undang-Undang, meningkatkan jaringan
kerjasama antara instansi baik pemerintah maupun penegak hukum agar
tersedianya rumah aman/shalter di kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan
perlunya memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota unit
perlindungan Perempuan dan Anak dalam penyelesaian tindak pidana anak
dengan cara damai diantara kedua belah pihak serta memberikan wawasan dan
pendidikan terhadap pelaku tindak pidana anak sehingga dapat mengurangi angka
kenakalan terhadap anak.